PEKANBARU, (Kanalkini.com) - Lembaga Garuda Sakti (LGS) Provinsi Riau, sesuai dengan fungsi dan peran sosial Ormas dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam pengawasan pembangunan dan negara hendaklah dilaksanakan dengan asas keterbukaan (transparansi), kepercayaan (trust), akuntabilitas, pengawasan (sosial control) dan harmonisasi dengan mengedepankan demokrasi terkonsolidasi, integrasi dan kokohnya NKRI.

Sebagaimana Temuan kondisi dilapangan, terkait pembangunan pendukung fasilitas sekolah di lokasi SMA Negeri 2 Minas lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Lembaga Garuda Sakti DPW Riau yang menyuratin Dinas Pendidikan Prov Riau, dengan Nomor : 02/INVTGS/DPW-LGS/PKU/II/2024, ter tanggal 06 Februari 2024.

Berdasarkan hasil pemantauan dan hasil investigasi dari Lembaga Garuda Sakti DPW Provinsi Riau saat investigasi di SMA Negeri 2 Minas, kondisi bangunan baru (laboratorium computer, laboratorium fisika, gedung perpustakaan) banyak yang sudah dalam kondisi rusak sementara secara umur bangunan tersebut masih baru tetapi banyak ditemukan kondisi plafon yang sudah roboh dan juga bangunan yang sudah banyak yang retak.

Beranjak dari hal tersebut, Lembaga sosial control maka meminta klarifikasi terkait atau proses pengerjaan proyek tersebut. Kami menduga sudah menyimpang dari aturan dan ketentuan yang berlaku baik dari waktu pelaksanaan dan juga kualitas hasil pengerjaan yang dinilai sangat merugikan negara dan terlebih masyarakat. Beber Feri Y Ketua DPW LGS Riau Kepada media. Kamis, 14/3/24.

Tambah Feri. Juga keterangan yang diperoleh dilokasi, yang mana salah satu pihak guru menyampaikan bahwa ada kegiatan proyek khususnya untuk pengerjaan gedung laboratorium computer yang dilaksanakan pada tahun 2023, namun saat ini kondisi plafon bangunan tersebut sudah roboh dan juga berpotensi membahayakan bagi siswa dan juga guru.

Anggaran proyek pembangunan fasilitas pendukung sekolah di SMA Negeri 2 Minas ini seyogyanya proyek anggaran 2021 namun berdasarkan keterangan dari pihak sekolah seperti ruangan laboratorium computer, perpustakaan hingga sampai saat ini 2024 belum bisa dipergunakan oleh pihak sekolah. Jelas Feri menirukan keterangan sumber dari pihak sekolah.

Terkait hal tersebut, kita dari Lembaga sebagai sosial control. Bahwa proses pengerjaan proyek tersebut menduga telah menyimpang dari aturan dan ketentuan yang berlaku baik dari waktu pelaksanaan dan juga kualitas hasil pengerjaan yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Dan ada pun tanggapan balasan klarifikasi yang di ajukan LGS ke pihak dinas pendidikan prov riau tersebut, tidak membuat surut kita untuk membuat laporan ke APH, karena kita sangat meyakinkan pada tata kerja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di kerjakan asal asalan alias asal jadi.

Maka dalam waktu dekat Lembaga LGS akan segera mempersiapkan laporan ke APH (Aparat Penegak Hukum) dan juga nanti kita tembuskan surat ke pihak lainnya terkait proyek tersebut, Tegas Feri. (Rb) ***