PEKANBARU, (Kanalkini.com) - Sejumlah Paket kegiatan yang bersumber dari dana anggaran APBN T.A 2024, dengan anggaran ratusan miliar bahkan triliun yang dialokasikan di wilayah Riau lewat Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat melalui Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, yang dikelola Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov Riau dan PPK.

 
Salah satu diantaranya. Pekerjaan Preservasi Jalan Simpang Lago - Pematang Reba yang ber
Sumber dari dana APBN
Tahun Anggaran 2024, dengan No. Kontrak: HK 0201-Bb23-WiL2.R2/01/2024  Nilai Kontrak: Rp.14.710.217.000,00,- Kontraktor pelaksana PT. Trifa Abadi dan Konsul Supervisi PT. Diantama Rekanusa.

DPP LSM IPPH yang telah menyuratin KA. Balai Jalan Nasional Wilayah Yohanis Tulak Toding Raja, Cq. Herison Ka. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov Riau, dengan nomor surat: 046/DPP/LSM-IPPH/PKU/XI/2024.
 
Kegiatan “Preservasi Jalan Simpang Lago - Pematang Reba” yang  
menelan dana anggaran APBN T.A 2024 sebesar Rp.14.710.217.000,00,-. Tim menemukan di sepanjang badan jalan dan ruas jalan dari simpang Lago – pematang Reba, terdapat atau terlihat
kerusakan yang seharus di perbaiki namun tidak di perbaiki. Adapun perbaikan pada ruas badan jalan dan bahu jalan yang dikerjakan asal jadi diduga tanpa mengikuti metode sebagaimana dalam kontrak kerja, sehingga mutu hasil  
pekerjaan Tidak sesuai harapan.

Ketua LSM IPPH Rony B, meminta dan berharap kepada kepala balai melalui satker dan PPK, agar paket kegiatan tahun anggaran 2023 dan 2024 tidak mem PHO kan kegiatan pekerjaan kontraktor atau rekanan yang mana diduga pekerjaan tidak sesuai sebagaimana dalam kontrak kerja. Harap dan Tegas Rb.

Dan hal tersebut diatas, sudah meng konfirmasi kepada Yohanis Tulak Toding Raja sebagai Ka. Balai Jalan Nasional Wilayah Riau melalui WhatsApp pribadinya dengan nomor 081344590xxx, namun belum ada tanggapan, dan juga kepada Herison sebagai Ka. Satker II Jalan Nasional Wilayah Riau tapi sampai saat ini belum bisa di konfirmasi karena yang pernah di kasih tidak pernah aktif lagi. Dan tidak tertutup kemungkinan sejumlah proyek APBN T.A 2023 dan 2024 kita laporkan ke APH (Aparat Penegak Hukum) nantinya.  Jelas Rony kepada media. Kamis, 21/11/24. (Ris/Tim) *** Bersambung