PANBARU, (Kanalkini.com) - Sepertinya daerah Riau tak bisa lepas dari permainan para mafia. Viral akan kasus mafia tanah yang dilakoni Sujono, lagi-lagi kini mafia ilegal lahir lagi di Rokan Hilir yang disinyalir dimainkan oleh Pemda setempat. Selasa, (11/01/22).

Mafia ilegal di Rohil, terkait dugaan Tanah Urug yang dikerjakan langsung oleh  PT Pertamina Hulu Rokan dengan sub kontraktor PT Rifansi Dwi Putra.

“Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di depan umum dan Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka dari itu kami dari MERIAM-JAKARTA akan melaksanakan aksi pada Kamis 13 Januari 2022 pukul 13.00 WIB di Kantor Pertamina di Jakarta,” ungkap Koordinator Lapangan Amin AR dalam surat pemberitahuan yang diterima wartawan Senin siang. 

Sehingga Mahasiswa Riau Egaliter Menggugat (MERIAM-JAKARTA) telah melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Kapolda Metro Jaya, Senin (10/1/2022). Surat pemberitahuan tersebut terkait rencana mereka menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pertamina di Jakarta. 

Terkait aksi itu, Amin AR mengatakan pihaknya meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melakukan peninjauan ulang terkait kerjasama dengan PT Rifansi Dwi Putra (RDP) selaku perusahaan rekanan operator Blok Rokan mulai dari PT Chevron Pacific Indonesia dahulu sampai PT PHR yang sekarang, karena diduga PT RDP menggunakan pemasok tanah urug yang dilakukan oleh PT Batatsa Tunas Perkasa (BTP) sedangkan BTP diduga tidak mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP). 

“Mendesak PT PHR memutuskan kerjasama dengan PT RDP agar dalam proses pemboran PT PHR terhindar dari menggunakan tanah urugan yang kami duga ilegal. Karena berdasarkan informasi per 30 Desember 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir telah menutup lokas pertambangan galian c yang tanahnya digunakan untuk urugan proses pemboran sebagaimana tersebut di atas, karena PT BTP belum ada izin lingkungan,” ungkap Amin AR lagi.

Selain itu, MERIAM-JAKARTA juga mendesak PT PHR memutus kontrak kerja dengan PT RDP karena diduga memakai tanah urug bermasalah dalam memasok tanah urug untuk pemboran di Blok Rokan.

“Meminta pimpinan Pertamina mencopot Dirut PT PHR karena diduga lalai mengawasi kinerja kontraktor yang diduga menggunakan tanah urug ilegal,” lanjut Amin AR.

Lebih lanjut, MERIAM-JAKARTA juga meminta pimpinan Pertamina mencopot Dirut PT PHR karena diduga telah terjadi kongkalingking dengan Pemkab Rohil, karena pada tanggal 5 Januari 2022 DLH Rohil memasang DLH Line (menghentikan kegiatan) di lokasi PT BTP di Keenghuluan Manggala Sakti, lalu pada 6 Januri 2022 PT BTP beroperasi kembali, hal ini diduga karena PT PHR menyurati Pemkab Rokan Hilir.

“Meminta KPK periksa Dirut PT PHR, Bupati Rokan Hilir dan Kadis DLH Rohil karena diduga telah kongkalingkong, yang mana penambangan tanah urug di Rohil diduga belum ada izin semestinya, namun diduga karena adanya permintaan tanah urug dari PHR kepada Bupati Rohil, saat ini Kadis DLH Rohil mengizinkan kegiatan pertambangan tanah urug dilanjutkan meskipun sempat ditutup DLH Rohil hingga saat ini tidak punya izin semestinya,” ungkap Amin AR.

Diharapkan Mentri BUMN dan Dirut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama tinjau langsung polemik kegiatan pertambangan ilegal di Rokan Hilir, Riau. (Red) ***