Pilpres, Pileg Dan Pilkada Yang Sehat
Atisipasi, Hindari Politik Sara Dan Uang Yang Merusak Tatanan Demokrasi Kita
Rabu, 22-02-2023 - 10:40:47 WIB
Pilpres, Pileg Dan Pilkada Serentak. ***
TERKAIT:
   
 

KKC- Adanya pilpres perebutan kursi orang nomor satu di negri ini dan perebutan kursi 542 kepala daerah mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional di seluruh Indonesia, perebutan 575 kursi di DPR RI, 19.817 DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 136 DPD. Kondisi ini jelas semakin runyam, yang mana perhelatan politik beberapa tahun terakhir sebagai jembatan menjadi penguasa dengan lewat cara-cara tidak sehat. Baik melalui sara dan uang sebagai alat mencapai suatu tujaun.


Politik sara jelas merusak tatanan demokrasi, bahkan melalui sentimen primordial yang mengoyak kehidupan berbangsa yang sudah susah payah dirajut oleh para pendiri bangsa ini. Dengan tanpa mengecilkan daya rusak politik uang dalam pemilu dan pilkada, politik sara dan uang menjadi ancaman serius tiap pemilu dan pilkada.


Di tengah kondisi politik kita yang kehilangan akal sehat, jauh dari keadaban, dan mengabaikan nilai-nilai tatanan dan krama santun yang sempat mengemuka beberapa waktu yang lalu, bukan tak mungkin politisasi Uang, Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjadi jualan politik di pemilu dan pilkada serentak pada 2024 yang sudah mendekat di depan mata. Politisasi sara, uang dan hal sebagainya membayangi pemilu dan pilkada serentak pada 2024 nantinya.


Bahkan Isu-isu suku dan agama menjadi jualan familiar sehingga sering dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok dalam mencapai tujuannya.


Seperti yang kita ketahui bersama dan bukan rahasia umum isu sara salah satu menjadi jualan politik, seperti di pilkada DKI Jakarta, yang bukan lagi pemilu dan pilkada sebagai mekanisme dinamis dan momentum strategis yang sehat berdemokrasi dengan memenangkan kepala daerah yang memiliki kemampuan leadership profesional-mumpuni. Bukan sebaliknya Pemilu dan pilkada menjadi improduktif dan tidak berkeadaban.


Mengingat dampak politik sara dan uang bahkan suku yang sangat berbahaya tersebut, harusnya melkukan upaya secara sistematis, terstruktur, dan masif agar pemilu dan pilkada 2024 berlangsung luber, lancar, dan damai penuh keadaban dan tatanan demokrasi yang baik.


Namun demikian, dalam konteks pemilu dan pilkada serentak 2024, dipastikan pengecekan, verifikasi validitas data pemilih untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data peserta pemilih mutlak dilakukan. Akurasi data pemilih menjadi salah satu penting untuk menangkal politik sara.


Harapan masyarakat kepada pihak yang berkompeten dan yang punya kapastas terkait pemilu dan pilkada serentak 2024 nantinya, mesti memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya peserta pemilih dalam pemilu dan pilkada,nterkait bahaya politisasi sara, uang, money politic dan kampanye hitam dan sebagainya.


Tupoksi pemilu dan pilkada sebagai mekanisme dinamis dan momentum strategis memilih pemimpin yang memiliki kemampuan leadership handal dan mump mumpuni untuk melakukan upaya memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk semakin lebih baik dan memang harus dipahami oleh masyarakat peserta pemilih secara baik dan benar.


Dan juga para tokoh agama, organisasi keagamaan, ormas dan kelompok lintas agama harus menciptakan kondisi kondusif serta menyatukan tekad dan komitmen mendukung pemilu dan pilkada damai yang produktif dan bermartabat serta menolak secara masif tanpa sara, uang dan hal lainnya yang tidak mencederai demokrasi kita.


Juga pihak media (pers), mesti menjalankan peran (strategisnya) meningkatkan pemahaman intelektual masyarakat terhadap isu-isu kepemiluan. Pers mesti memberikan yang edukasi, pendidikan politik, sekaligus menyajikan informasi berkualitas ke publik agar masyarakat bisa mengerti dan paham, sehingga memilih dengan benar.


Pemilu dan pilkada adalah mekanisme dinamis untuk memilih pemimpin yang handal, kredibel, kapabel, berkarakter, disiplin, bermoral, dan bertanggung jawab.


Dengan terpilihanya pemimpinan kepala negara dan kepala daerah yang baik, krisis akan teratasi, konflik dapat diselesaikan, dan daerah serta negara semakin maju.


Maka dengan itu. Mari kita bangun kondisi yang kondusif agar pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 berlangsung damai, lancar, tanpa sara dan uang. Ayo mari kita kuatkan soliditas dan komitmen kita bersama untuk menghargai demokrasi kita sesuai tatanan politik dan keberagaman yang kita miliki sesuai butir-butir Pancasila yang telah di kukuhkan oleh para penjuang pendahulu kita yang telah bersusah payah mendirikan negara yang kita cintai ini. ***


Editor: Noa


Penulis: Rony Bate'E




 
Berita Lainnya :
  • KASBI Dan Pekerja Desak Disnaker Kab. Pelalawan Agar Segera Memanggil Menegement PT. MUP Segati
  • Kanwil BPN Riau, Terkesan Abaikan Permohonan Redistribusi Dan Legalisasi
  • SEDEKIA HIA Ahli Waris RD, Desak BPJS Selesaikan Santunan JKM Istrinya
  • LSM Desak Kapolda Riau Agar Segera Berantas Praktek ILLOG Di Wilayah Polres Kampar
  • Kapolres Kampar AKBP Boby PR Dan Jajarannya Terkesan Diduga Dapat Atensi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 KASBI Dan Pekerja Desak Disnaker Kab. Pelalawan Agar Segera Memanggil Menegement PT. MUP Segati
    02 Kanwil BPN Riau, Terkesan Abaikan Permohonan Redistribusi Dan Legalisasi
    03 SEDEKIA HIA Ahli Waris RD, Desak BPJS Selesaikan Santunan JKM Istrinya
    04 LSM Desak Kapolda Riau Agar Segera Berantas Praktek ILLOG Di Wilayah Polres Kampar
    05 Kapolres Kampar AKBP Boby PR Dan Jajarannya Terkesan Diduga Dapat Atensi
    06 Warga Desak Kakanwil BPN Riau Tindaklanjuti Permohonan Redistribusi
    07 Diduga Pantas Saja Polda Riau Dan Jajarannya Tak Berdaya Berantas Mafia BBM
    08 Kejari Kuansing Lamban Menangani Sejumlah Kasus
    09 Aktifis LSM: Desak Kapolda Riau Turun Tangan Berantas Mafia BBM
    10 Anton Bu'ulölö Telah Dilaporkan Ke Beberapa Polsek, Dugaan Kasus Yang Sama
    11 Agung Nugroho: Kawasan MPP Ditata Kembali Untuk Dijadikan Balai Kota
    12 Desak Polda Riau Dan Polresta Pekanbaru Berantas Para Mafia BBM
    13 Penurunan Parkir, Persampahan, Infrastruktur Dan Sosial Kemasyarakatan
    14 LSM IPPH Minta APH Dan Instansi Terkait Panggil Dan Periksa PT. TSM
    15 Kapolda Riau Dan Polresta Pekanbaru Tutup Mata Keberadaan Penimbunan BBM
    16 Syahrial Abdi Resmi Jabat Dan Dilantik Sebagai Sekda Pemprov Riau Definitif
    17 Gudang Penimbunan BBM, Terkesan Polresta Dan Polsek Tenayan Raya Tak Bernyali
    18 Pengutan Uang Baju Siswa Dan Siswi SMPN 1 Bandar Seikijang Diduga Jadi Ajang Bisnis Kepsek Dan Guru
    19 Pengadaan Baju Siswa Dan Siswi, Diduga Jadi Ajang Bisnis Kepsek Dan Guru
    20 IPPH Kembali Desak Polda Riau, Terkait Laporan Hampir 400 Miliar Anggaran Proyek BPJN Wilayah Riau
    21 Wako Pekanbaru: Harus Membuat Dan Jalankan Program Baru Yang Dibutuhkan Masyarakat
    22 Disnakertrans Riau Akan Segera Tingkatkan Ke Penyidikan Pengaduan Buruh KPSJ
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kanalkini.com